Apostille dan Legalisasi Konsuler: Apa Bedanya dan Negara Saya Masuk yang Mana

Kalau kamu menyerahkan ijazah atau surat keterangan catatan kriminal yang kamu urus di negara asal apa adanya ke loket, dokumennya akan dikembalikan. Dokumen yang diterbitkan di luar negeri butuh satu lapis pengesahan tambahan, dan apakah lapis itu berupa apostille atau legalisasi konsuler bukan sesuatu yang bisa kamu pilih — sudah ditentukan. Persimpangannya cuma satu: apakah negara yang menerbitkan dokumenmu adalah negara pihak Konvensi Den Haag 1961 「Konvensi tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi bagi Dokumen Publik Asing」.

Republik Korea bergabung dengan konvensi ini pada 25 Oktober 2006 dan memberlakukannya sejak 14 Juli 2007. Berdasarkan tabel status HCCH (Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional), jumlah negara pihak adalah 130 negara per 30 Juni 2026 dan terus bertambah.

Dan kamu harus menentukan arahnya lebih dulu. Menyerahkan dokumen asing di Korea dan mengirim dokumen Korea ke negara asal itu beda loket dan beda urutan. Kalau keduanya dibaca tercampur dalam satu paragraf, kamu bisa berakhir di instansi yang justru berlawanan.

Apostille dan legalisasi konsuler, apa bedanya

Tujuan keduanya sama: membuat dokumen publik yang dibuat di satu negara bisa dipercaya dan diterima oleh instansi di negara lain. Yang berbeda hanya jalurnya. Antar-negara pihak konvensi, cukup satu sertifikat yang dibubuhkan otoritas berwenang negara tersebut (apostille); kalau konvensinya tidak berlaku, dokumenmu harus melewati legalisasi konsuler di perwakilan Republik Korea yang ada di negara itu.

Di sini ada satu titik yang paling sering disalahpahami, jadi kita bahas duluan. Pasal 5 Konvensi membatasi cakupan yang dibuktikan apostille hanya pada keaslian tanda tangan, kapasitas penanda tangan saat bertindak, dan dalam hal tertentu kesamaan cap atau stempel yang tertera pada dokumen. Apakah isi yang tertulis di dokumen itu benar, apakah terjemahannya akurat, dan apakah pihak penerima mau menerima dokumen itu — semuanya bukan objek pembuktian. Karena itulah kejadian "sudah dapat apostille kok tetap ditolak" memang nyata terjadi.

Dokumen publik yang menjadi objeknya ada tiga cabang — ①dokumen yang dibuat secara resmi oleh negara atau pemerintah daerah (termasuk instansi yang menerima pelimpahan tugas) ②akta notaris ③salinan lengkap atau salinan sebagian dari putusan pengadilan atau berita acara persidangan. Dokumen privat seperti surat kuasa atau surat pernyataan pada dirinya sendiri bukan objek, dan baru menjadi objek setelah disahkan notaris sehingga berubah menjadi akta notaris (Pasal 1 Konvensi juga mencantumkan akta yang dibuat notaris dalam jabatannya serta keterangan resmi yang dilekatkan pada dokumen privat sebagai dokumen publik).

Sebaliknya, ada juga yang sama sekali tidak dicakup konvensi. Pasal 1 Konvensi mengecualikan dokumen yang dibuat lembaga diplomatik atau konsuler serta dokumen administratif yang berhubungan langsung dengan urusan dagang dan kepabeanan. Karena itu, cara berpikir "tinggal ambil dokumen di kedutaan negara saya yang ada di Korea lalu dibubuhi apostille" tidak berlaku. Apakah dokumen yang diterbitkan perwakilan negaramu di Korea akan diterima instansi Korea adalah persoalan terpisah yang dinilai sendiri oleh pihak penerima.

Negara saya masuk yang mana — cek langsung di tabel status

Kami tidak akan menyalin daftar negara pihak ke sini. Jumlahnya 130 negara, terus berubah, dan karena ada pengecualian yang akan dijelaskan nanti, melihat daftarnya saja justru gampang bikin salah. Pengecekannya selesai dalam tiga langkah.

1. Buka tabel status (Status table) Konvensi No.12 (Apostille Convention) di situs resmi HCCH.
2. Cari baris negaramu. Kalau barisnya tidak ada, negara itu bukan pihak konvensi, dan dokumen dari negara itu tidak bisa mendapat apostille.
3. Lihat kolom EIF (tanggal mulai berlaku). Kalau tanggalnya belum tiba, untuk sekarang jalurnya adalah legalisasi konsuler.

Di sini ada pengecualian yang wajib dilihat berbarengan. Pasal 12 Konvensi menetapkan bahwa aksesi hanya berlaku "dalam hubungan dengan negara pihak yang tidak mengajukan keberatan dalam waktu enam bulan setelah menerima pemberitahuan". Artinya, sekalipun suatu negara ada di daftar, dalam hubungannya dengan negara yang mengajukan keberatan konvensinya tidak berlaku, sehingga kombinasi itu tetap memakai legalisasi konsuler. Nyatanya India mengajukan keberatan atas aksesi Tiongkok (2023-09-08), dan Jerman, Austria, serta Ceko mengajukan keberatan atas aksesi Vietnam (2026-05-20, 2026-06-19, 2026-07-02). Dalam kedua kasus itu Republik Korea bukan negara yang mengajukan keberatan.

Per 30 Juni 2026, Kamboja, Nepal, Myanmar, Sri Lanka, Laos, Malaysia, Turkmenistan, dan Taiwan tidak tercantum dalam tabel status. Dokumen yang diterbitkan di negara-negara ini sama sekali tidak bisa mendapat apostille, dan hanya bisa lewat jalur legalisasi konsuler. Untuk penanganan Hong Kong dan Makau, kami belum bisa memastikannya dari tabel status, jadi jangan langsung menerapkan patokan Tiongkok daratan — silakan lihat sendiri di tabel status.

Negara yang jalurnya berubah pada 2026~2027

Kalau kamu sedang menyiapkan dokumen sekarang, tabel ini yang paling penting. Prosedur yang harus kamu tempuh berubah total sebelum dan sesudah tanggal tersebut.

Ketiga tanggal itu semuanya berdasarkan tabel status HCCH. Tanggal berlakunya konvensi dan waktu pihak penerima seperti imigrasi, kantor kota atau kabupaten, dan universitas mengubah praktik di lapangan bisa jadi dua hal yang berbeda. Kalau kamu menyiapkan dokumen di sekitar waktu itu, mohon dipastikan sekali lagi ke pihak penerima. Khusus Thailand, masa keberatannya belum tertutup, jadi sulit dinyatakan sebagai sesuatu yang sudah pasti.

Setelah tanggal berlaku lewat, loket legalisasi konsuler di perwakilan Republik Korea yang ada di negara itu juga ikut ditutup. Alasannya tertulis pada pasal yang dibahas di bagian berikutnya.

Saat mengajukan dokumen dari negara asal di Korea

Materi panduan layanan dari kantor imigrasi dan orang asing Kementerian Kehakiman merangkumnya dalam dua kalimat. "Prinsipnya semua dokumen harus ditunjukkan berupa dokumen asli yang diterbitkan dalam 3 bulan terakhir", dan "di antara dokumen yang diserahkan, dokumen yang diterbitkan di luar negeri (surat keterangan catatan kriminal, ijazah, dan sejenisnya) harus dilampirkan setelah mendapat pengesahan apostille dari pemerintah negara sendiri atau legalisasi konsuler dari perwakilan Republik Korea di negara tempatmu berada."

Dan kedua jalur itu tidak saling tumpang tindih. Pasal 30 ayat (1) 「Undang-Undang Notariat Perwakilan Luar Negeri」 menyatakan bahwa konsulat dapat memverifikasi keaslian cap dan tanda tangan serta jabatan dari pejabat atau notaris negara setempat, lalu pada kalimat pengecualiannya menegaskan "namun, apabila negara setempat adalah negara pihak Konvensi Apostille, maka mengikuti ketentuan Konvensi Apostille" (yang berlaku per 2026: mulai berlaku 21 Maret 2017, UU No. 14405). Begitu negaramu menjadi negara pihak konvensi, perwakilan Republik Korea di negara itu tidak lagi memberikan legalisasi konsuler.

Panduan loket yang sebenarnya memperlihatkan hal ini apa adanya. Kedutaan Besar Republik Korea di Jepang memberi panduan bahwa karena Jepang adalah negara pihak apostille, dokumen publik yang diterbitkan pejabat Jepang atau dokumen yang dinotariskan notaris Jepang harus mendapat apostille dari Kementerian Luar Negeri Jepang, dan notarisasi ganda di kedutaan tidak dimungkinkan.

Di sinilah muncul tembok yang hanya dihadapi orang asing. Apostille hanya bisa diterbitkan oleh otoritas berwenang negara yang menerbitkan dokumen (Pasal 3 dan Pasal 6 Konvensi), jadi urusannya tidak bisa diselesaikan selagi kamu berada di Korea. Instansi mana yang menjadi otoritas berwenang pun berbeda-beda tiap negara (kementerian luar negeri, pengadilan, pemerintah negara bagian, dan lain-lain), jadi kamu harus mengeceknya dulu di daftar otoritas berwenang HCCH. Kalau mau menitipkannya ke keluarga, kamu butuh surat kuasa, dan surat kuasa itu sendiri menjadi objek notarisasi sehingga prosedurnya bertambah satu lapis lagi. Artinya, kapan kamu mengurus dokumennya justru menjadi kemacetan yang sebenarnya.

Saat mengirim dokumen Korea ke negara asal

Kalau arahnya dibalik, loketnya berpindah ke dalam negeri. Yang sering salah di sini adalah menyamaratakan semuanya ke Kementerian Luar Negeri. Sejak 5 Juni 2023, loket dalam negeri ada di dua tempat: Badan Warga Korea Perantauan dan Kementerian Kehakiman.

Kalau bingung dokumenmu masuk yang mana, telepon dulu untuk memastikan sebelum datang. Dan tolong ingat satu baris lagi — begitu kamu mengambil notarisasi terjemahan, dokumen itu menjadi akta notaris sehingga kewenangannya berpindah ke Kementerian Kehakiman. Kalau tidak tahu ini, kamu bisa jauh-jauh datang ke Badan Warga Korea Perantauan lalu pulang dengan tangan kosong.

Biaya resminya adalah 1.000 won per dokumen untuk apostille atau surat legalisasi konsuler pusat (「Peraturan Pelaksanaan tentang Penerbitan Apostille dan Surat Legalisasi Konsuler Pusat untuk Dokumen Publik」 Pasal 6, dengan meterai pendapatan elektronik). E-apostille dan legalisasi konsuler online gratis dan hanya tersedia untuk sebagian dokumen publik — antara lain surat keterangan hubungan keluarga, surat keterangan dasar, surat keterangan hubungan perkawinan, salinan lengkap atau sebagian catatan kependudukan, surat keterangan kelulusan, transkrip nilai, surat keterangan ujian kesetaraan, surat keterangan riwayat kriminal dan penyidikan serta surat keterangan riwayat mengemudi, surat keterangan jumlah penghasilan dan surat keterangan pembayaran pajak, surat keterangan vaksinasi, dan surat keterangan perolehan sertifikasi keterampilan nasional. Kalau dokumenmu ada di sini, kamu tidak perlu datang ke loket. Namun, pastikan dulu apakah pihak penerima di luar negeri mau menerima versi elektroniknya.

Kalau kamu datang langsung, Pusat Layanan Terpadu Badan Warga Korea Perantauan ada di Twin Tree Tower Gedung A lantai 15, Yulgok-ro 6, Jongno-gu, Seoul, buka hari kerja 09:00~18:00. Siapkan formulir permohonan, dokumen yang dituju, kartu identitas (untuk permohonan yang diwakilkan: kartu identitas + surat kuasa), dan meterai pendapatan elektronik; permohonan juga bisa diajukan keluarga, kenalan, atau karyawan perusahaan, tidak harus kamu sendiri. Kalau jumlahnya 10 dokumen atau kurang per pemohon dan diserahkan sebelum pukul 14:30, rata-rata selesai dalam 1 jam; yang diserahkan setelah itu dan yang berjumlah 10~50 dokumen selesai pukul 09:30 keesokan harinya, sedangkan lebih dari 50 dokumen selesai dalam 3 hari. Lewat pos biasanya butuh 7~10 hari.

Kalau dikirim ke negara yang bukan pihak konvensi, tahapannya bertambah. Menurut panduan Kedutaan Besar Republik Korea di Kamboja, urutannya ①notarisasi terjemahan bahasa Inggris → ②legalisasi konsuler Badan Warga Korea Perantauan → ③pengesahan Kedutaan Besar Kamboja di Korea → ④legalisasi konsuler Kedutaan Besar Republik Korea di Kamboja, jadi 4 tahap. Butuh waktu lebih dari sebulan itu bukan hal aneh. Biaya di perwakilan luar negeri berbeda-beda tergantung perwakilan dan jenis dokumennya — Kedutaan Besar Republik Korea di Jepang mencantumkan surat kuasa umum 220 yen, sementara Kedutaan Besar Republik Korea di Kamboja mencantumkan legalisasi konsuler 4 dolar AS. Silakan cek langsung di situs web perwakilan yang bersangkutan.

Terjemahan adalah prosedur yang terpisah

Dua kesalahpahaman termahal ada di sini. "Cukup ambil notarisasi terjemahan" itu salah, dan "sudah ada apostille jadi tidak perlu terjemahan" juga salah. Imigrasi meminta apostille (atau legalisasi konsuler) untuk dokumen terbitan luar negeri, sekaligus meminta terjemahannya secara terpisah.

Kalau kamu tahu struktur pengesahan naskah terjemahan, alasannya jadi kelihatan. Pasal 32 「Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Notariat Perwakilan Luar Negeri」 menetapkan pengesahan naskah terjemahan dilakukan dengan cara pemohon mengisi hal-hal yang ditentukan pada kolom penyumpah dalam naskah pengesahan lalu membubuhkan tanda tangan dan cap; dan apabila penyumpah tidak menyusun sendiri terjemahannya, ia harus melampirkan identitas penerjemah beserta salinan dokumen buktinya. Jadi ini bukan prosedur di mana negara menjamin ketepatan terjemahan, melainkan struktur di mana penyumpah bersumpah bahwa terjemahannya sesuai dengan naskah asli, lalu sumpah itulah yang diberi pengesahan.

Tingkat persyaratannya pun berbeda tiap loket. Materi panduan imigrasi memakai definisinya sendiri untuk surat keterangan catatan kriminal saat pengajuan warga keturunan Korea (F-4): "yang dimaksud terjemahan yang dinotariskan adalah terjemahan yang mencantumkan identitas dan kontak penerjemah serta melampirkan salinan kartu identitas penerjemah." Itu tidak sama artinya dengan pengesahan dari kantor notaris. Sebaliknya, instansi lain bisa saja meminta pengesahan kantor notaris. Yang mana yang berlaku ditentukan pihak penerima — kalau tidak ditanyakan lebih dulu, kamu bisa mengeluarkan biaya berlebih.

Hal-hal yang membuat kamu bolak-balik sia-sia

Berikut kesalahpahaman yang benar-benar membuat orang harus pulang dari loket dengan tangan kosong.

• "Dokumen negara saya bisa dapat apostille di Badan Warga Korea Perantauan di Korea" — tidak. Badan Warga Korea Perantauan dan Kementerian Kehakiman hanya membubuhkannya pada dokumen publik yang diterbitkan di Korea. Dokumen terbitan luar negeri harus diurus di negara tersebut.
• "Apostille punya masa berlaku" — dalam konvensi tidak ada ketentuan masa berlaku. Yang menetapkan jangka waktunya adalah pihak penerima, dan patokannya pun berbeda-beda. Imigrasi memakai prinsip dokumen asli yang diterbitkan dalam 3 bulan terakhir (dihitung dari tanggal penerbitan), sedangkan perwakilan di Kamboja memandu 3 bulan sejak tanggal legalisasi konsuler (dihitung dari tanggal pengesahan). Kalau kedua patokan itu dicampur, kamu bisa mengurus penerbitan pada waktu yang salah.
• "Cukup surat pengesahan dari kedutaan negara saya di Korea" — Pasal 1 Konvensi mengecualikan dokumen yang dibuat lembaga diplomatik dan konsuler. Itu bukan hal yang sama dengan apostille.
• "Pakai jasa perantara lebih cepat" — loket pemerintah menerima permohonan baik dari yang bersangkutan maupun wakilnya, biaya dalam negeri 1.000 won per dokumen, dan e-apostille gratis. Biaya terjemahan, notarisasi, dan jasa perantara swasta berbeda-beda tergantung bahasa dan volumenya, jadi mintalah penawaran sebelum datang.

Sebagai catatan, pengesahan yang ditetapkan Pasal 30 ayat (2) 「Undang-Undang Notariat Perwakilan Luar Negeri」 dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pelaksanaan undang-undang yang sama (yaitu memastikan fakta penerbitan di wilayah yurisdiksi untuk dokumen yang diserahkan ke instansi administrasi dalam negeri) adalah prosedur terpisah yang sifatnya berbeda dari apostille. Itu berlaku untuk dokumen yang ditetapkan dalam lampiran seperti surat kuasa cap resmi dan kontrak kerja.

Urutan persiapan — mulai dari mana

Kalau urutannya kamu tukar, bisa jadi dokumenmu sudah lewat tenggat begitu tiba di Korea. Bergeraklah dengan urutan ini.

1. Tanyakan tiga hal ke pihak penerima lebih dulu — apakah butuh apostille atau legalisasi konsuler, terjemahan sampai tingkat mana yang diminta, dan sampai kapan dokumen dianggap berlaku setelah diterbitkan.
2. Pastikan jalurnya lewat tabel status HCCH — tanggal berlaku pada baris negaramu dan ada tidaknya keberatan.
3. Urus penerbitan dokumen asli di negara asal — tentukan waktunya dengan ikut menghitung durasi pos internasional.
4. Ambil apostille atau legalisasi konsuler — kalau negara pihak, ke otoritas berwenang negaramu; kalau bukan, ke perwakilan Republik Korea yang ada di negara itu.
5. Siapkan terjemahan bahasa Korea (atau bahasa negara tujuan pengajuan).
6. Serahkan.

Kalau kasusmu adalah perubahan status tinggal, lihat juga prosedur perubahan status tinggal; kalau kamu ingin menukar SIM, lihat penukaran SIM luar negeri. Kalau mengurus dokumen dari negara asal itu sendiri yang macet, hal itu dirangkum di cara memanfaatkan kedutaan negaramu di Korea, dan untuk kasus mengirim dokumen Korea ke negara asal seperti pengembalian sekaligus dana pensiun nasional, silakan lihat klaim pengembalian sekaligus dana Pensiun Nasional.

Tempat konfirmasinya terbagi seperti ini.

Penilaian seperti apakah kamu punya status tinggal tertentu atau apakah sesuatu termasuk kegiatan di luar status, tidak dilakukan dalam tulisan ini. Semuanya mohon dipastikan di ☎1345.

Prosedur ini membuatmu bolak-balik ke beberapa loket. Kantor notaris, Pusat Layanan Terpadu Badan Warga Korea Perantauan, dan kantor imigrasi ada di kawasan yang berbeda-beda dan semuanya hanya buka pada jam kerja di hari kerja. Kalau kamu menentukan rute perjalanan hari itu lebih dulu, bebannya sedikit berkurang. LACHA (라차) adalah aplikasi super transportasi dan pembayaran untuk orang asing yang bisa langsung dipakai tanpa verifikasi identitas, sehingga KTX, bus ekspres, taksi, kereta bandara, dan kartu transportasi bisa dibayar di satu tempat. Ini layanan transportasi dan pembayaran swasta yang sama sekali tidak berkaitan dengan pengesahan dokumen itu sendiri.

Butuh transportasi dan pembayaran sambil menunggu kartu izin tinggal (ARC)? Coba LACHA.

Dirancang untuk dipakai tanpa nomor telepon atau rekening bank Korea, mendukung DANA, Alipay, Apple Pay, dan metode pembayaran luar negeri lainnya. Panggil taksi, pesan KTX, bus ekspres, dan kereta bandara AREX — semua dalam satu aplikasi.

Masukkan kode GUIDE3 saat daftar, dapat 3.000P langsung

Unduh sekarang

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q1. Bagaimana cara memastikan apakah negara saya adalah negara pihak Konvensi Apostille? Buka tabel status Konvensi No.12 (Konvensi Apostille) di situs resmi HCCH, lalu lihat kolom EIF (tanggal mulai berlaku) pada baris negaramu. Kalau barisnya sama sekali tidak ada, negara itu bukan pihak konvensi sehingga tidak bisa mendapat apostille — per 30 Juni 2026, Kamboja, Nepal, Myanmar, Sri Lanka, Laos, Malaysia, Turkmenistan, dan Taiwan tidak tercantum. Meski ada di daftar, berdasarkan Pasal 12 Konvensi hal itu tidak berlaku dalam hubungan dengan negara yang mengajukan keberatan, jadi lihat tanggal berlaku dan ada tidaknya keberatan sekaligus.

Q2. Apakah dokumen negara saya bisa mendapat apostille di Badan Warga Korea Perantauan yang ada di Korea? Tidak bisa. Sesuai Pasal 3 dan Pasal 6 Konvensi, apostille hanya diterbitkan oleh otoritas berwenang yang ditunjuk negara penerbit dokumen, dan Badan Warga Korea Perantauan serta Kementerian Kehakiman hanya membubuhkannya pada dokumen publik yang diterbitkan di Korea. Dokumen dari negara asal harus diurus di otoritas berwenang negara asal, dan kalau bukan negara pihak konvensi, lewat legalisasi konsuler di perwakilan Republik Korea yang ada di negara itu. Kebingungan arah inilah kesia-siaan yang paling sering terjadi dalam topik ini.

Q3. Saya sudah dapat apostille tapi tetap ditolak. Kenapa bisa begitu? Yang dibuktikan apostille hanya cakupan yang ditetapkan Pasal 5 Konvensi, yaitu keaslian tanda tangan, kapasitas penanda tangan, dan kesamaan cap atau stempel. Apakah isi dokumen itu benar, apakah terjemahannya akurat, dan apakah pihak penerima mau menerima dokumen itu bukan objek pembuktian. Sering kali penyebabnya adalah tanggal penerbitan yang sudah melewati patokan pihak penerima, persyaratan terjemahan yang berbeda, atau jenis dokumennya sendiri yang tidak sesuai permintaan, jadi cara tercepat adalah langsung menanyakan alasan penolakannya ke pihak penerima.

Q4. Mulai kapan dokumen Vietnam dan Thailand beralih ke apostille? Berdasarkan tabel status HCCH, Vietnam berlaku 11 September 2026 dan Thailand berlaku 28 Februari 2027 (rencana). Namun Thailand menyimpan instrumennya pada 30 Juni 2026, sehingga masa keberatan enam bulan menurut Pasal 12 Konvensi masih terbuka sampai akhir 2026 dan sulit dinyatakan sebagai sesuatu yang sudah pasti. Selain itu, tanggal berlakunya konvensi dan waktu pihak penerima mengubah praktik di lapangan bisa jadi dua hal yang berbeda, jadi kalau kamu bersiap di sekitar waktu itu, mohon dipastikan lagi ke pihak penerima. Tiongkok (daratan) sudah berlaku sejak 7 November 2023.

Q5. Apakah cukup mengambil notarisasi terjemahan saja? Atau kalau sudah ada apostille, terjemahan tidak diperlukan? Dua-duanya salah. Imigrasi meminta apostille (atau legalisasi konsuler) untuk dokumen terbitan luar negeri, sekaligus meminta terjemahannya secara terpisah. Seperti terlihat pada Pasal 32 「Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Notariat Perwakilan Luar Negeri」, pengesahan naskah terjemahan adalah prosedur di mana penyumpah bersumpah bahwa terjemahannya sesuai naskah asli lalu sumpah itu diberi pengesahan, bukan pengesahan yang ditetapkan konvensi. Tingkat persyaratannya berbeda tiap loket: untuk surat keterangan catatan kriminal F-4, imigrasi memandu bahwa terjemahan yang dinotariskan berarti mencantumkan identitas dan kontak penerjemah serta melampirkan salinan kartu identitasnya, tetapi instansi lain bisa saja meminta pengesahan kantor notaris. Ingat satu hal saja — begitu kamu mengambil notarisasi terjemahan, dokumen itu menjadi akta notaris sehingga kewenangan apostille dalam negeri berpindah ke Kementerian Kehakiman.

Catatan: Tulisan ini adalah informasi umum hasil rangkuman konvensi, peraturan perundang-undangan, dan panduan pemerintah yang terbuka untuk publik, bukan nasihat hukum maupun administratif. Pasal, tanggal berlaku, biaya, dan informasi loket dalam tulisan ini adalah isi yang dipastikan per 2026-09 dari naskah resmi bahasa Korea 「Konvensi tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi bagi Dokumen Publik Asing」 dan tabel status HCCH (per 30 Juni 2026), Pasal 30 「Undang-Undang Notariat Perwakilan Luar Negeri」 serta Pasal 32 Peraturan Pelaksanaan undang-undang yang sama, Pasal 6 「Peraturan Pelaksanaan tentang Penerbitan Apostille dan Surat Legalisasi Konsuler Pusat untuk Dokumen Publik」, serta panduan Badan Warga Korea Perantauan, Kantor Kebijakan Imigrasi dan Orang Asing Kementerian Kehakiman, dan perwakilan luar negeri. Jumlah negara pihak terus bertambah dan loket, biaya, serta waktu proses juga bisa berubah, jadi sebelum bergerak mohon dipastikan lagi berdasarkan kondisimu sendiri di ☎1345 (syarat dokumen tinggal dan visa), Pusat Layanan Terpadu Badan Warga Korea Perantauan ☎02-6747-0404, dan yang terpenting di pihak penerima yang menerima dokumenmu. LACHA (라차) adalah layanan transportasi dan pembayaran swasta yang tidak berkaitan dengan instansi-instansi di atas, dan tidak mewakili atau menggantikan pengesahan dokumen.